Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memfasilitasi percepatan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Upaya ini dilakukan melalui Seminar Masyarakat Adat yang diselenggarakan Pengurus Wilayah AMAN Tano Batak bersama dengan Pengurus Daerah (PD) AMAN Nias Selatan di TBI Baloho, Kamis (12/11/2026).
Seminar bertema โMendorong Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Nias Selatanโ tersebut diikuti sekitar 50 peserta, terdiri dari perwakilan komunitas adat, organisasi mahasiswa, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara Masyarakat Adat, pemerintah daerah, DPRD, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk membahas pentingnya regulasi daerah sekaligus mendorong Ranperda Masyarakat Adat masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda).
Hadir sebagai narasumber, Kepala Bagian Hukum yang mewakili Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, akademisi Dr. Kosmas Dohu Amazihono, SH, MH, anggota DPRD Kristian Laia, S.Kep, serta Doni Wijaya Munte dari Biro Advokasi AMAN Wilayah Tano Batak.
Dalam diskusi, perwakilan pemerintah daerah menyatakan dukungan terhadap pembentukan Perda tersebut. Dukungan serupa disampaikan anggota DPRD Kristian Laia yang mendorong keterlibatan AMAN dalam proses penyusunan dan pembahasan regulasi agar sesuai dengan kondisi, kebutuhan, serta aspirasi komunitas adat.
Sementara itu, akademisi Dr. Kosmas Dohu Amazihono menilai tidak ada alasan untuk menunda pembentukan Perda. Dasar hukum pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat telah tersedia, sementara komunitas adat dengan identitas, kelembagaan, nilai, dan hukum adatnya masih hidup serta berkembang di tengah masyarakat.
Persoalan agraria turut menjadi perhatian dalam seminar tersebut. Sekitar 30 persen wilayah Kabupaten Nias Selatan diklaim sebagai kawasan hutan negara. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kepastian hukum atas wilayah adat dan ruang hidup Masyarakat Adat.ย Oleh krena itu, Perda diperlukan sebagai landasan bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, mengakui, dan melindungi komunitas beserta wilayah adatnya.
AMAN Wilayah Tano Batak, Doni Munte, menegaskan bahwa pengakuan tidak boleh berhenti pada pernyataan lisan, tetapi jugaย harus diwujudkan melalui kebijakan yang melindungi hak atas wilayah adat, kelembagaan, identitas, tradisi, dan sumber penghidupan masyarakat.
Ia juga mendorong agar pembentukan Perda diawali dengan identifikasi dan pendataan komunitas adat, meliputi sejarah asal-usul, kelembagaan, hukum, serta wilayah adat yang diwariskan dan dikelola secara turun-temurun. Hasilnya diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pengakuan dan perlindungan.
Perwakilan komunitas adat berharap seminar tersebut ditindaklanjuti dengan langkah konkret, mulai dari penguatan konsolidasi dan identifikasi komunitas hingga mendorong pemerintah daerah serta DPRD agar Ranperda segera masuk Prolegda dan diproses hingga disahkan.
Melalui kegiatan ini, AMAN Tano Batak bersama PD AMAN Nias Selatan berharap dukungan pemerintah daerah, DPRD, dan akademisi dapat diwujudkan dalam proses legislasi yang melibatkan Masyarakat Adat secara aktif.
Pembentukan Perda Masyarakat Adat diharapkan bukan sekedar upaya pelestarian budaya, melainkan juga menyangkut pemenuhan hak konstitusional, penyelesaian konflik agraria, kepastian hukum wilayah adat, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat adat di Kabupaten Nias Selatan.