๐—ฅ๐—”๐—ž๐—˜๐—ฅ๐—ช๐—œ๐—Ÿ ๐—ฉ๐—œ ๐—”๐— ๐—”๐—ก ๐—ง๐—ฎ๐—ป๐—ผ ๐—•๐—ฎ๐˜๐—ฎ๐—ธ: ๐—˜๐˜ƒ๐—ฎ๐—น๐˜‚๐—ฎ๐˜€๐—ถ ๐—–๐—ฎ๐—ฝ๐—ฎ๐—ถ๐—ฎ๐—ป ๐—ฑ๐—ฎ๐—ป ๐—ฅ๐˜‚๐—บ๐˜‚๐˜€๐—ธ๐—ฎ๐—ป ๐—”๐—ด๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฎ ๐—ฃ๐—ฒ๐—ฟ๐—ท๐˜‚๐—ฎ๐—ป๐—ด๐—ฎ๐—ป ๐——๐˜‚๐—ฎ ๐—ง๐—ฎ๐—ต๐˜‚๐—ป ๐—ธ๐—ฒ ๐——๐—ฒ๐—ฝ๐—ฎ๐—ป

Oleh Maruli Simanjuntak

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Tano Batak memaparkan capaian penyelenggaraan organisasi selama periode 2023โ€“2026 dalam Rapat Kerja Wilayah Keenam (RAKERWIL VI), Sabtu, 14 November 2026. Laporan tersebut disampaikan Ketua Pengurus Harian Wilayah AMAN Tano Batak, Jhontoni Tarihoran, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat organisasi.

Kegiatan yang dipimpin Dewan AMAN Wilayah ini dihadiri Pengurus Daerah AMAN Humbang Hasundutan dan Tapanuli Utara, serta perwakilan organisasi sayap, yakni Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN), Komunitas Perempuan Adat, Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), Asosiasi Jurnalis Masyarakat Adat Nusantara (AJMAN), dan Yayasan Pendidikan Masyarakat Adat Nusantara (YPMAN).

Mengusung tema โ€œMemperkuat Konsolidasi Organisasi, Meneguhkan Kedaulatan Masyarakat Adat, dan Membangun Masa Depan Tano Batakโ€, RAKERWIL VI menjadi ruang evaluasi atas berbagai kerja organisasi, mulai dari pengorganisasian komunitas, advokasi hukum, pengakuan wilayah adat, pendidikan, penguatan ekonomi, hingga konsolidasi gerakan Masyarakat Adat.

  • Dari kiri ke kanan: Anita Simanjuntak, Roganda Simanjuntak, Pancur Simanjuntak (DAMANWIL), dan Jhontoni Tarihoran (Ketua PH AMAN Tano Batak).

Dalam laporannya, Jhontoni menjelaskan bahwa sejak kepengurusan hasil Musyawarah Wilayah III pada 10โ€“12 Maret 2023 di Holbung, Kabupaten Samosir, AMAN Tano Batak terus memperluas pengorganisasian ke sejumlah komunitas di berbagai kabupaten.

Beberapa wilayah yang menjadi sasaran kerja pengorganisasian antara lain Huta Sitahuis di Tapanuli Tengah, Huta Baneara di Samosir, Pargarutan Dolok di Tapanuli Selatan, serta sejumlah kampung di Nias Selatan.

Penguatan kapasitas kader turut dilakukan melalui pelatihan Community Organization (CO) atau Penggerak Masyarakat Adat di Nias Selatan, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, dan Toba.

Di bidang pendidikan adat, Sekolah Adat telah dideklarasikan di komunitas Sigalagala Lobunauli, Hutalontung, dan Aek Godang. Inisiasi serupa juga mulai dikembangkan di sejumlah komunitas melalui kerja pengorganisasian Pengurus Daerah.

Sementara itu, konsolidasi Perempuan Adat diperkuat melalui kerja sama dengan Sekretariat Nasional PEREMPUAN AMAN. Program pengembangan kebun kolektif Perempuan Adat dan inisiatif ekonomi Pemuda Adat juga dijalankan untuk mendorong kemandirian komunitas.

Di bidang advokasi, AMAN Tano Batak mendampingi sejumlah komunitas yang menghadapi konflik wilayah adat dan persoalan hukum, di antaranya Sihaporas, Dolok Parmonangan, Holbung, dan Natumingka.

Kegiatan dihadiri Pengurus Daerah dan Organisasi Sayap.

Pembelaan terhadap Masyarakat Adat dilakukan melalui kolaborasi dengan lembaga bantuan hukum dan jaringan masyarakat sipil, seperti BAKUMSU dan PPMAN. Organisasi juga membangun komunikasi serta mendorong penanganan kasus melalui lembaga nasional, termasuk Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman, LPSK, dan DPR RI.

Salah satu hasil penting dari perjuangan tersebut adalah putusan Pengadilan Tinggi Medan pada 17 Oktober 2024 yang membebaskan Sorbatua Siallagan dari segala tuntutan pidana.

Pada bidang pengakuan wilayah adat, AMAN Tano Batak mencatat sebanyak 43.976,76 hektare wilayah adat telah memperoleh pengakuan di Tano Batak. Dari jumlah tersebut, 16.423 hektare telah ditetapkan sebagai Hutan Adat, sementara 1.177 hektare tercatat sebagai indikatif lokasi Hutan Adat. Capaian ini mencakup 12 komunitas Masyarakat Adat.

Di Tapanuli Utara, sejumlah komunitas memperoleh pengakuan wilayah adat pada Agustus 2024. Sementara itu, Huta Baneara di Kabupaten Samosir mendapatkan pengakuan wilayah adat seluas 7.702 hektare pada 2025.

Selain mendorong pengakuan di tingkat komunitas, AMAN Tano Batak bersama jaringan masyarakat sipil turut mengupayakan percepatan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Sumatera Utara. Isu tersebut juga dibawa ke ruang diskusi politik melalui momentum Pilkada 2024.

Di sektor ekonomi, organisasi mengembangkan lahan produktif melalui penanaman dan perawatan kopi serta tanaman lainnya. Di Dolok Parmonangan dan Sihaporas, masing-masing dikembangkan lahan seluas tiga hektare. Kegiatan pembibitan pohon juga berlangsung di Simenakhenak, Sihaporas, Dolok Parmonangan, dan Natumingka.

Pada 2025, AMAN Tano Batak memperluas kolaborasi dengan lembaga keagamaan, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, serta jaringan lingkungan hidup. Sejumlah kegiatan digelar, di antaranya pertemuan dengan pimpinan dan pelayan gereja, doa bersama untuk merawat alam Tano Batak, dialog lintas lembaga, serta aksi Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL.

Memasuki 2026, setelah izin PBPH PT Toba Pulp Lestari dicabut melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 87 Tahun 2026, AMAN Tano Batak bersama jaringan masyarakat sipil dan pimpinan lintas gereja melalui Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera Utara (Sekber GOKESU) terus mengawal pengakuan wilayah adat dan pemulihan lingkungan.

Kerja tersebut dilakukan melalui konsolidasi komunitas, penguatan data sosial dan spasial, serta penyusunan agenda pemulihan wilayah adat pascapencabutan izin perusahaan.

Di tengah bencana ekologis yang melanda pada akhir 2025, AMAN Tano Batak juga melakukan pendataan cepat terhadap sedikitnya 11 komunitas anggota yang terdampak di empat kabupaten dan menyalurkan bantuan kedaruratan.

Menutup pemaparannya, Jhontoni menekankan bahwa penguatan pengorganisasian komunitas, kaderisasi, pendidikan adat, kemandirian ekonomi, dan konsolidasi internal harus terus menjadi perhatian organisasi.

Pencabutan izin TPL, menurut arah evaluasi organisasi, bukanlah akhir perjuangan. Momentum tersebut justru harus dimanfaatkan untuk mempercepat pengakuan hak masyarakat adat, memulihkan lingkungan, dan memastikan kedaulatan masyarakat adat atas wilayah adatnya.

Selain mengevaluasi capaian periode 2023โ€“2026, RAKERWIL VI juga menghasilkan sejumlah agenda strategis organisasi untuk dua tahun ke depan. Agenda tersebut menjadi pijakan bagi AMAN Tano Batak dalam memperkuat pengorganisasian komunitas, mempercepat pengakuan wilayah adat, meningkatkan kapasitas kader, mengembangkan ekonomi masyarakat adat, serta mengawal pemulihan lingkungan dan wilayah adat pascapencabutan izin PBPH PT Toba Pulp Lestari.

Melalui RAKERWIL VI, AMAN Tano Batak tidak hanya menyampaikan pertanggungjawaban atas kerja tiga tahun terakhir, tetapi juga memperkuat pijakan organisasi untuk melanjutkan perjuangan masyarakat adat di Tano Batak.

***

Penulis Adalah Infokom AMAN Tano Batak.ย