Januari 2023 - AMAN TANO BATAK

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak meluncurkan Catatan Akhir Tahun 2022, menyangkut kondisi masyarakat adat di Tano Batak pada Senin, 09 Januari 2022 di Medan. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil di Sumatera Utara seperti Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumatera Utara, Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU), Kelompok Studi Pengembangan dan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Green Justice Indonesia (GJI), Barisan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumatera Utara , Perempuan AMAN Sumatera Utara, Forum Sisingamangaraja XII dan Awak media.

Ketua AMAN Tano Batak dalam diskusi catatan akhir tahun menyampaikan situasi dan kondisi masyarakat adat di tanah batak. (Medan_Tanobatak2023)

Peluncuran Catatan akhir Tahun ini mengangkat Tema “ Melihat Ulang Huta (Wilayah Adat)” yang didiskusikan oleh beberapa Narasumber seperti Abdon Nababan (aktivis masyarakat adat), Janpatar Simamora (Dekan Fakultas Hukum UHN Medan), Delima Silalahi (Direktur KSPPM) dan Roganda Simanjuntak (Ketua AMAN Tano Batak).

Dalam laporannya Roganda menyampaikan, bahwa sebenarnya beberapa Peraturan Daerah (Perda) Masyarakat Adat di Kabupaten sekitaran kawasan Danau Toba sudah ada, namun proses implementasinya masih terkesan lambat. Seperti di Kabupaten Toba sama sekali tidak berjalan, sedangkan di Kabupaten Tapanuli Utara, pasca terbitnya Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat oleh Bupati, telah menerbitkan 3 Surat Keputusan (SK) yang menetapkan masyarakat adat dan wilayah adat di Tapanuli Utara. Saat ini juga sedang berjalan proses penetapan masyarakat adat dan wilayah adat di 7 lokasi.

Sementara di Kabupaten Samosir Peraturan Daerah untuk Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat masih dalam tahap, proses menunggu registrasi Perda yang sudah diparipurnakan 2 tahun lalu dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Untuk Kabupaten Humbahas Perdanya bersifat khusus untuk Pandumaan-Sipituhuta, sehingga perlu direvisi lagi agar menjadi Perda payung untuk Kabupaten Humbang Hasundutan.

Pada Februari Tahun 2022 silam, masyarakat adat telah menerima SK Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Lokasi Hutan Adat (WILHA) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di 6 komunitas adat dengan total luasan 7.200 Ha. Pada Agustus 2021 juga telah terbit SK Pencadangan di 5 Komunitas Adat dengan luasan 6.857 Ha. Kemudian hanya 1 Komunitas adat yang ditindak lanjuti untuk mendapat SK Hutan Adat yaitu Komunitas adat Pandumaan-Sipituhuta dengan luasan 4.393,38 Ha. Maka status pencadangan saat ini adalah 2.464 Ha.

Sebenarnya Jumlah ini sangat kecil dibanding pemberian izin kepada investor seperti PT. Toba Pulp Lestari (PT.TPL, Food Estate, Taman Sain dan Taman Herbal (TSTH) dengan Kawasan Hutan Tujuan Khusus (KHDTK) atas nama Institute Teknologi-DEL (IT-DEL) dan Proyek Pariwisata, yang menyebabkan banyak konflik di Kawasan Tano Batak, Tutur Roganda Simanjuntak.

Selanjutnya Delima Silalahi mengatakan bahwa, “paradigma pertumbuhan ekonomi yang terjadi adalah hadirnya industri ekstraktif yang merusak lingkungan dan sumber ekonomi Masyarakat Adat. Kenapa menjawab kemiskinan dengan industri, sedangkan daerah industri atau pariwisata justru angka kemiskinannya lebih besar daripada daerah yang fokus kepada sektor pertanian lokal seperti Karo dan daerah lain, jangan-jangan masyarakat adat tidak membutuhkan industri atau pariwisata”.

Sebenarnya di Tanah Batak tidak ada marga yg tidak punya tanah. Setidaknya ada 500 an marga yang sudah punya Huta dan tanah. Sedangkan 60% daratan di kawasan Danau Toba masuk ke dalam klaim kawasan hutan negara yang tidak pernah melibatkan Masyarakat Adat. Apalagi Sejak tahun 1980 an banyak industri yang masuk ke tanah batak dan merampas ruang-ruang hidup Masyarakat Adat”. Tambah Delima Silalahi

Berbagai perwakilan elemen masyarakat sipil mengikuti diskusi catatan akhir tahun yang di selenggarakan di medan. (Medan_Tanobatak 2023)

Sedangkan Janpatar Simamora menyampaikan persoalan Hukum adat dengan Hukum Positif. “Semua orang tau pun tau bahwa jauh sebelum ada negara masyarakat adat sudah hadir dan eksis. Padahal putusan MK pun sudah mengakui tanah adat, akan tetapi ada pula yang bilang masyarakat adat tidak ada. Padahal Restorative justru memakai konsep hukum nya masyarakat adat. Tapi, mengapa kita sangat sulit mengakui keberadaan masyarakat adat serta hak² yang melekat pada mereka.

Mandeknya RUU Masyarakat Adat saat ini sangat berpengaruh terhadap perjuangan teman-teman yang selama ini menyuarakan itu. Sebenarnya sadar atau tidak hukum formal justru merujuk kepada hukum yang hidup di masyarakat (hukum adat)

Bahwa masyarakat adat ini butuh suara-suara yang mendukung mereka. Itu yang perlu kita seriusi”. Imbuh Janpatar.

Selanjutnya Abdon Nababan menyampaikan bahwa dia sangat apresiasi dengan pemikiran Trisaktinya Soekarno. Di Tano Batak itu mudah sekali melihat masyarakat adat. Saya melihatnya dari realita “huta nama marga,marga namarhuta”

Kita ini punya negara, punya konstitusi tapi kita gak paham nilai konstitusi itu. Justru banyak hak konstitusional yang diabaikan.

Sebenarnya yg kita perjuangkan ini sesuai dengan nilai konstitusional. Malah investor yang bersih takut masuk ke Indonesia.

Hanya investor busuk yang berinvestasi di Indonesia yang mengandalkan aparat serta politisi busuk.

Sehingga Indonesia menjadi negara yang menakutkan bagi investor sehat karena banyak konflik di Indonesia yang belum selesai. Kepastian berusaha itu akan tercapai jika hak masyarakat adat dipastikan lebih dahulu. Saat ini semuanya serba sentralistik tidak ada lagi kewenangan di daerah dalam urusan Sumber Daya Alam, maka dengan mengakui masyarakat adat, pemerintah sebenarnya semakin memperkuat dirinya untuk mendukung pengelolaan Sumber Daya Alam. Itu bisa di mulai dengan restorasi di kawasan Danau Toba.

Dalam kesimpulannya Abdon menyampaikan ada 5 poin manfaat ketika Masyarakat Adat mendapat Pengakuan dan perlindungan wilayah adatnya; Mendorong dan memperkuat konstitusionalisme dalam penyelenggaraan negara, mencegah dan menyelesaikan konflik sosial dan agraria yang terus meningkat, meningkatkan kepastian berusaha, memperluas kewenangan dan meningkatkan akses Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam di daerahnya di tengah resentalisasi kewenangan perizinan Sumber Daya Alam, memberi ruang untuk pemulihan jati diri/identitas budaya bangsa yang beragam.

***

Toba. Tidak terima dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Desember 2022 Nomor perkara 1553/PID.B/LH/2022/PT MDN, “Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa Dirman Rajaguguk dari rumah tahanan Negara” bapak Dirman Rajagukguk masyarakat Adat Tungko Ni Solu yang seharusnya menghirup udara segar justru kejaksaan Balige. Pengadilan Negeri Balige dan Rutan Balige malah membuat skenario dan upaya kriminalisasi kembali kepada bapak Dirman Rajagukguk yaitu pada hari jumat (23/12/2022).

Pukul 08.00 WIB tanpa sepengetahuan keluarga dan Tim Kuasa hukum Dirman Rajagukguk dibebaskan, namun belum jauh keluar dari pintu gerbang Rutan Balige Dirman Rajagukguk yang niatnya akan kembali ke rumahnya justru di hadang sekitar 20 orang jaksa yang mendatanginya dan memaksa Dirman Rajagukguk untuk menandatangani sebuah dokumen. Padahal Dirman Rajagukguk seorang tuna aksara dan dipaksa kembali masuk ke rutan Balige.

Pihak keluarga dan tim kuasa hukum pada Rabu, 21 Desember 2022, mendatangi pengadilan Negeri Balige, untuk menanyakan salin putusan. Tapi pihak pengadilan Negeri Balige mengatakan belum menerima hasil putusan tersebut.

Pada hari Kamis, 22 Desember 2022 keluarga Dirman Rajagukguk mendatangi kembali Pengadilan Negeri Balige, untuk menanyakan Salinan putusan dan relaas Pemberitahuan Putusan Banding. Namun pihak pengadilan Balige beralasan salin putusan dari banding bapak Dirman belum sampai ke pengadilan Negeri Balige. Kenyataan nya pihak Pengadilan Tinggi Medan justru sudah mengirimkan salinan putusan tersebut pada tanggal 15 Desember 2022 .

Setelah pihak kuasa hukum Dirman Rajagukguk komunikasi dengan pihak pengadilan Negeri Balige, pada hari itu juga, ternyata salinan putusan itu sudah lama sampai di pengadilan Negeri Balige.

Pada jumat, 23 Desember 2022 pihak keluarga mendatangi Rutan Balige ingin menjemput Bapak Dirman Rajagukguk, setelah mendapat informasi dari pihak Rutan yang menahan kembali Bapak Dirman Rajagukguk yang pada saat itu Tim kuasa Hukum dan keluarga tidak mengetahui Bapak Dirman Rajagukguk Ditahan Kembali.

Dirman Rajagukguk ditahan kembali untuk menjalani proses Hukuman atas putusan pengadilan Negeri Balige tanggal 26 April 2017 Nomor 15/Pid.B/LH/2017/PN Blg yang menyatakan Dirman Rajagukguk Terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pidana penjara 7 Bulan. Dan masih ada lagi putusan dari Mahkamah Agung RI tanggal 15 April 2019 nomor : 16K/PID.SUS-LH/2019 jo Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 07 Maret 2018 Nomor 112/Pid.B/LH/2017/PN Blg yang menyatakan Terdakwa Dirman Rajagukguk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membakar hutan dengan pidana penjara selama 4 bulan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Perkara putusan tersebut berawal dari laporan PT Toba Pulp Lestari (TPL), yang melakukan kriminalisasi kepada bapak Dirman Rajagukguk yang mempertahankan tanah adatnya di Huta Tungko Ni Solu, Desa Parsoburan Barat, Kecamatan Habinsaran, kabupaten Toba, Sumatera Utara.

Tindakan kriminalisasi yang dibuat oleh Kejaksaan Balige Rutan Balige dan Pengadilan negeri balige atas laporan PT. Toba Pulp Lestari (TPL) justru memperburuk penegakan hukum di negara ini. Dimana perkara tahun 2017 yang seharus sudah selesai justru di ungkit kembali dan dijadikan alasan untuk menahan dan memenjarakan bapak Dirman Rajagukguk.

Padahal Pengadilan Negeri Medan telah memutuskan bahwa Dirman Rajagukguk, bebas dari segala tuntutan, dan akan keluar dari Kejaksaan Negeri Balige pada tanggal 23 Desember 2022. Tindakan dari kejaksaan Balige ini, bisa sebagai upaya untuk juga menghalangi Bapak Dirman Rajagukguk merayakan Natal dan Tahun Baru Bersama Keluarga.